Studi Pendidikan di JEPANG; Perbandingan Pendidikan

PERBANDINGAN PENDIDIKAN NEGARA JEPANG

PENDAHULUAN

Sebelum perang dunia II, Jepang merupakan salah satu negara otoriter yang menganut sistem pemerintahan sentralistik. Indoktrinasi nasionalisme yang intensif, termasuk pemujaan kepada Raja  telah menyeret Jepang pada politik Ekspansionisme yang akhirnya menyeretnya ke dalam kancah Perang Dunia.

Ditinjau dari sudut sejarah, pendidikan di Jepang telah dimulai semenjak sistem feodal Tokugawa, yang kemudian diganti dengan Restorasi Meiji yang modern pada tahun 1868 yang akhirnya menciptakan kementerian pendidikan dalam tahun 1886. Dalam aspek budaya, pengaruh cina sangat dominan, dan dalam aspek pendidikan jeoang banyak meminjam dan mencontoh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Pendidikan di Jepang sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam kurikulum pendidikan yang memuat pendidikan moral. Karena masyarakatnya memang bersifat humanis dan memiliki budaya kelompok. Mereka memperhatikan betul pendidikan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan popupasi sekolah tidak terkontrol. Lembaga pendidikan di kota cenderung meningkat, namun tidak diimbangi dengan pemerataan lembaga pendidikan di luar kota. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan kami paparkan mengenai potret sistem pendidikan di Jepang.

PEMBAHASAN

A.  Potret Sistem Pemerintahan

Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Semua warga negara yang sudah dewasa berhak memberikan suara dan mencalonkan diri dalam pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Sistem peemerintahan jepang didasarkan pada konstitusi (UUD) jepang yang biasa disebut dengan Konstitusi Perdamaian karena menegaskan komitmen jepang terhadap perdamaian dan penolakannya terhadap perang. Kontitusi perdamaian juga menentukan peranan kaisar. Hak-hak dan kewajiban rakyat , tanggung jawab berbagai instansi pemerintah, serta berbagai aturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan.

Badan legislatif nasional jepang disebut diet dan mempunyai dua majlis, yakni DPR dan House of Councillors. Kebanyakan undang-undang nasional harus disahkan oleh kedua majlis tersebut. Akan tetapi untuk sebagian undang-undang apabila kedua majlis tidak mencapai kata sepakat, maka DPR yang memutuskan.

Perdana menteri adalah seorang anggota Diet. Perdana mentri mengangkat kabinet. Adapun kaisar berdasarkan konstitusi jepang merupakan lambang negara dan kesatuan rakyat. Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Keluarga kekaisaran berasal dari berabad-abad yang lalu dan merupakan dinasti tertua yang yang tak pernah terputus di dunia. Sejak tahun 1868, Tokyo merupakan ibu kota jepang, sebuah kota metropolitan yang terpadat penduduknya di dunia, tetapi tetap bersih dan aman.[1]

B.     Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara

Negara Jepang terdiri dari hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang Timur Laut pantai benua Asia. Luas area seluruhnya 378,000 kilimoeter persegi atau sama dengan 145,882 mil persegi, tetapi hanya sepertiga yang dapat didiami. Penduduk Jepang saat ini kurang lebih 126,182,077 jiwa.

Ditinjau dari segi etnis, Jepang berpenduduk yang homogen, yang terdiri dari 99,4% orang Jepang, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa resmi, dan dipakai mulai dari prasekolah sampai ke perguruan tinggi.

Semenjak konstitusi 1947, Jepang mempunyai badan legislatif dengan sistem dua kamar yang anggotanya dipilih dengan pemilihan langsung. Sebelumnya, Konstitusi Kerajaan tahun 1980 menetapkan Tenno (Emperor) atau Raja sebagai kepala negara didukung oleh Parlemen Kerajaan yang terdiri dari Dewan nobles dan Dewan Perwakilan rakyat, pemerintahan saat ini menganut sistem kabinet partai.

Secara administratif, Jepang dibagi dalam 47 Ken atau district yang selanjutnya terbagi pula dalam 3256 Shi/Cho/Son atau Kotapraja. Menurut Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1947, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala Ken serta kepala Kotapraja harus dipilih langsung oleh rakyat.[2]

Dengan daya beli mencapai 4,8 triliun dollar AS, Jepang menempati posisi ketiga ekonomi terkaya dunia. GDP per kapita di Jepang mencapai 37.100 dollar AS, membuat Jepang berada pada posisi 36 dalam hal GDP. Pada tahun 2010, sebanyak 16 persen warga Jepang hidup di bawah garis kemiskinan.

C.  Filsafat Pendidikan yang dijadikan dasar pengembangan pendidikan

Sesudah perang, mulai 3 November 1946,yaitu pada Maret 1947 berlaku Hukum Dasar Pendidikan (Fundemental Law of Education) yang berbunyi “ The objective of education for the devolepment of personality should be to help people acquire the abilities for building a satisfactory and spontaneous life, for adapting to social reality and for the creative solution of difficulties. The Japanese people, showing tolerance for the values of others,should realize their national identity and on the basis of the rules of a democratic society and national tradition,should contribute to the peace of the world and to the peace of the world and to the welfare of mankind through the development of a distinct but universal culture.”

Pendidikan di Jepang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, bukan pada ketrampilan vokasional yang khusus dengan asumsi bahwa mereka harus siap menyesuaikan dengan fleksibel kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknolohi serta perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat.[3]

Pada hakikatanya Undang-undang tersebut merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan imperial Rescript on Education. Misalnya dalam hal hubungan antara warga dengan negara, dalam imperial Rescript  on Education disebutkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberanianya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana Kaisar; sedangkan dalam Fundemental Low of Education disebutkan bahwa tiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggungjawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai. Daklam imperial Rescript on Education desebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat dibawah kaisar. Adapun tujuan pendidikan menurut Fundemental Law of Education adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilali-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas.[4]

D.  Kebijakan strategis di bidang pendidikan

1.    Otorita

Pada level nasional,kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan merupakan badan utama yang bertanggungjawab di kabinet dan DIET untuk mempersiapkan perkiraan anggaran, membuat draf aturan-aturan pendidikan serta memformulasikan kebijakan-kebijakan pendidikan. Kementerian mengalokasikan bantuan dana untuk board of education tiap Distrik dan Kotapraja dan membantu mereka dengan saran dan bimbingan teknis. Kementerian memberikan pedoman untuk menyusun kurikulum, mata pelajaran, serta persyaratan kredit mulai dari TK sampai ke PT. Standar kurikulum untuk SD dan SM dituangkan dalam bentuk mata pelajaran dan kemudian ditetapkan oleh kementerian. Kementerian juga bertanggungjawab menetapkan buku teks untuk seluruh SD dan SM.

2.    Pendanaan

Sistem administrasi keuangan Jepang menyediakan dana secara bersama-sama bagi institusi-institusi  pendidikan pemerintah, yaitu oleh pemerintah pusat, distrik, maupun kotapraja. Dana-dana ini berasal dari berbagai jenis pajak, dan dari sumber-sumber lain. Dalam tahun 1980, dari 14,9 triliun yen (pemerintah dan swasta) yang dibelanjakan untuk pendidikan, 54,5% dialokasikan untuk wajib belajar, 17,9% untuk pendidikan menengah, dan 21,1% untuk perguruan tinggi. Pada tahun 1992 dan 1994, pemerintah Jepang mengeluarkan dana sebesar 3,6% dari GNP-nya untuk pendidikan, dan apabila dihitung dari total pengeluaran pemerintah, jumlah itu adalah 10,4% dalam tahun 1992, dan 9,9% dalam tahun 1994 (UNESCO statistical Yearbook 1999 ).

3.    Pendidikan Guru

Guru-guru untuk SD dan SM dididik dan dilatih di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas, Program Pascasarjana, dan junior college yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan. Untuk memperoleh tempat mengajar di SD atau SM negeri, seorang calon harus mengikuti ujian rekrutmen. Pengangkatan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Distrik atas dasar rekomendasi dari superintendent distrik, yang biasanya mempertimbangkan hasil ujian rekrutmen. Guru-guru SD dan SM negeri diangkat sebagai pegawai negeri daerah.

4.    Kurikulum

Kurikulum sekolah didasarkan pada program studi seperti yang ditentukan oleh kemeterian pendidikan. Ketentuan ini menetapkan kerangka dasar kurkulum untuk setiap level termasuk di dalamnya: objektif, isi instruksioanal, dan waktu yang disediakan. Program-program pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dijabarkan sbb: dewan kurikulum, yaitu bagian kurikulum kementrian menyiapkan pedoman umum atas perintah menteri. 

5.    Ujian, kenaikan kelas, dan sertifikasi

Pada semua tingkat dalam sistem sekolah di Jepang, berbagai jenis ujian dan sumber-sumber informasi lain digunakan untuk menilai apakah siswa dapat dinaikkan ke level berikutnya, apakah siswa boleh mendaftar di sekolah tertentu, atau apakah mereka dapat diberi surat keterangan atau sertifikasi bahwa mereka telah menamatkan pendidikannya. Di tingkat SD, keputusan tersebut seluruhnya ditentukan oleh ujian-ujian yang diselenggarakan sendiri oleh sekolah itu. Tidak ada ujian-ujian lain yang sifatnya eksternal.

Sedangkan pada tingkat SMA memilih pelamarnya atas dasar hasil ujian kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan masing-masing dan transkip nilai yang diterima dari masing-masing sekolah tempat asal calon. Sistem penilaian internal hampir sama antara yang dilakukan di SMP dan SMA. Oleh karena pendidikan di SMA bukan wajib, maka siswa diharuskan mengulang kembali kelasnya atau dikeluarkan apabila hasil belajarnya tidak baikatau mereka bertingkah laku tidak baik.

Pelamar ke Universitas atau akademik (junior college) diseleksi oleh masing-masing lembaga penerima dengan ersyaratan telah menyelesaikan pendidikan formal minimal 12 tahun, memperoleh skor ujian masuk yang ditentukan, dan hasil pendidikan di SMA yang dinyatakan dalam transkip sekolah.[5]

E.   Kebijakan negara terhadap pendidikan agama Islam

Sejalan dengan meningkatnya kontak antar bangsa dan internasionalisasi pendidikan, belakangan para pelajar dan mahasiswa muslim di seluruh dunia berdatangan untuk studi di Jepang, terutama pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang kebanyakan beragama Islam terus berdatangan ke Jepang, lalu membentuk komunitas muslim tersendiri dengan rekan-rekan seagamanya, studi keIslaman di Jepang juga menunjukkan peningkatan semisal di Universitas Tokyo telah didirikan Islamic Area Studies Project. Masjid dan Islamic Centre menjadi tempat rujukan kaum muslim yang tinggal di Jepang untuk saling bertemu. Praktik ibadah haji orang asal Jepang terus meningkat dan diorganisasi secara resmi oleh pemerintah Jepang. Beberapa sarjana Jepang mulai menunjukkan minatnya terhadap kajian keIslaman atau Islam konteks keindonesiaan, seperti yang dilakukan oleh Toshohiko Isutzu, Mitsuo Nakamura,, Akira Nagazumi, dll.[6]

F.   Pengembangan kurikulum dan pengembangan tenaga kependidikan

Kurikulum pendidikan di Jepang didasarkan pada program studi seperti yang ditentukan oleh Kementrian Pendidikan. Ketentuan itu menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level, yang meliputi aspek didalamnya: objektif, isi, instruksional dan waktu yang disediakan. Dewan Pendidikan Distrik dan Kotapraja menyiapkan pedoman atau panduan pengembanagan kurikulum di sekolah dalam daerah mereka, dimana masing-masing sekolah diminta menjabarkannnya kedalam program-program yang lebih rinci tetapi tetap mengikuti pedoman yang telah diberikan untuk program studi tertentu.

Pada awal tahun 1980, program pendidikan sekolah dasar terdiri dari bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, studi ilmu-ilmu sosial, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik, seni dan kerajinan, pendidikan jasmani dan kerumahtanggaan (untuk grade 5 dan 6) yang merupakan mata pelajaran wajib, disamping itu pendidikan moral juga wajib diajarkan selama satu jam pelajaran per minggu pada sekolah-sekolah negeri dan boleh diganti dengan pelajaran agama pada sekolah-sekolah swasta. Pada sekolah menengah tingkat pertama, mata pelajaran terbagi dalam dua kategori, wajib dan elektif.

1.      Mata pelajaran wajib meliputi; Bahasa Jepang, Pendidikan ilmu Sosial, matematika, ilmu pengetahuan umum, musik, senirupa, kesehatan dan pendidikan jasmani, prakejuruan (kerumahtanggaan)

2.       Pelajaran elektif meliputi, bahasa asing selain dari bahasa Jepang, pendidikan moral dan ekstrakurikuler pun diberikan.

Tahun ajaran dimulai bulan April dan berakhir bulan Maret tahun berikutnya, dan dalam satu tahun ajaran terdiri dari tiga “term”. Term pertama mulai bulan April sampai Juli, yang kedua dari September samapi Desember, dan yang ketiga dari Januari sampai Maret.

Pedoman yang telah disiapkan Dewan kurikulum digunakan oleh staf ahli menteri beserta rekan-rekannya sebagai acuan dalam menulis program-program untuk setiap grade dan setiap mata pelajaran. Dimana revisi program-program studi dilakukan kurang lebih setiap 10 tahun. Terkait buku pegangan guru untuk setiap mata pelajaran pada level itu juga disiapkan oleh staf spesialis kurikulum kementrian dengan bantuan guru-guru yang terlibat dalam Dewan kurikulum. Sedangkan buku teks bagi pegangan siswa didistribusikan secara gratis bagi mereka yang terkena program wajib belajar dari sekolah dasar samapai sekolah menengah pertama.[7]

G.  Sistem penjenjangan pendidikan yang dikembangkan

Sistem pendidikan Jepang sebelum Perang Dunia II memakai sistem banyak jalur yang mendiversifikasikan mata pelajaran mulai dari anak usia 12 tahun, yaitu disaat anak-anak menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Sistem ini diganti seluruhnya dalam reformasi pendidikan sesudah perang.

1.      Taman Kanak-Kanak

Sebagian besar anak-anak Jepang memasuki Taman Kanak-kanak, bahkan juga dari Nursery School. Taman kanak-kanak adalah institusi pendidikan di bwah Kementerian Pendidikan untuk anak-anak usia 3-5 tahun, sedangkan Nursery School dianggap sebagai institusi kesejahteraan sosial di bawah naungan Kementerian Kesehatan  dan Kesejahteraan Sosial untuk anak-anak sampai 5 tahun.

2.      Pendidikan Dasar

Pada usia enam tahun, anak-anak mulai masuk sekolah dasar yang wajib bagi semua orang yang berlangsung selama enam tahun, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya. Jumlah jam pelajaran per tahun adalah 1015, bervariasi dari 850 jam pelajaran bagi grade 1 sampai 1015 bagi grade 4-5. Kenaikan kelas dari grade 1 ke grade berikutnya berlangsung secara otomatis. Hampir seluruh anak umur sekolah terdaftar mengikuti pendidikan tingkat dasar ini, dan 97% berada di sekolah negeri.

3.      Pendidikan Menengah

Sekolah menengah tingkat pertama adalah wajib dan berlangsung selama tiga tahun. Hanya 3% dari anak-anak yang berada di sekolah swasta pada level ini. Di samping mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah menengah tingkat pertama ini, mata-mata pelajaran pendidikan vokasional juga diberikan. Pelajaran bahasa asing juga menjadi salah satu mata pelajaran yang bersifat efektif, tetapi hampir semua sekolah mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jumlah jam pelajaran yang diberikan pada sekolah menengah tingkat pertama adalah 1050.

Setalah menempuh pendidikan wajib selama sembilan tahun, anak-anak dapat memasuki sekolah menengah tingkat atas selama 3-4 tahun setelah diseleksi melalui ujian masuk, dan kurang lebih 94% tamatan sekolah menengah pertama melanjutkan pendidiannnya ke sekolah menengah tingkat atas. Akan tetapi, 28% dari mereka masuk ke sekolah menengah tingkat atas swasta. Hampir 70% siswa mengambil program pendidikan umum. Disamping program pendidikan umum, tersedia pula program atau sekolah kejuruan seperti kejuruan teknik dan pertanian.

4.      Pendidikan Tinggi

Setelah menyelesaikan di tingkat menengah keatas, siswa melanjutkan pendidikannya ke Daigaku (universitas) atau ke Tanki-daigaku dengan persyaratan lulus ujian masuk. Bagi mereka yang ingin masuk ke universitas nasional, pertama mereka harus mengambil ujian masuk yang sama berupa achievement test, kemudian mengikuti ujian masuk yang terdiri dari interview, tes esay, dll yang diatur oleh masing-masing unversitas.

5.      Pendidikan non formal (pendidikan sosial)

Pendidikan ini ditetapkan sebagai kegiatan pendidikan terorganisasi yang tidak diselenggarakan pada jalur pendidikan formal. Pada jalur non formal ini tersedia berbagai program untuk melayani bermacam-macam segmen masyarakat seperti sekolah untuk orang dewasa, kursus-kursus bagi remaja, kursus-kursus untuk wanita lansia, kursus surat menyurat untuk pengembangan keterampilan dasar, kursus untuk pengembngan atau penyaluran hobi, dll. Kegiatan ini diatur oleh board of education setempat.[8]

H.  Perbedaan antara lembaga pendidikan milik swasta dan negeri

Pendidikan di Jepangberada di bawahpengelolatigalembaga, yaitupemerintahpusat, daerahdanpihakswasta.Sebagianbesarpendidikan di Jepang tidaklah mahal dan tidak ada diskriminasi antara siswa yang bersekolah di pemerintah atau Negara maupun yang bersekolah di swasta.Pemerintah (negeri) dan swasta memberikan pendidikan gratis untuk siswa-siswa yang tidak mempunyai selama bersekolah 9 tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Kedua lembaga tersebut juga memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar yang berprestasi.[9]

PENUTUP

Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Negara Jepang terdiri dari hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang Timur Laut pantai benua Asia.Dengan daya beli mencapai 4,8 triliun dollar AS, Jepang menempati posisi ketiga ekonomi terkaya dunia. Pada hakikatanya Undang-undang tersebut merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan imperial Rescript on Education.Beberapa sarjana Jepang mulai menunjukkan minatnya terhadap kajian keIslaman atau Islam konteks keindonesiaan, seperti yang dilakukan oleh Toshohiko Isutzu, Mitsuo Nakamura, Akira Nagazumi, dll. Kurikulum pendidikan di Jepang didasarkan pada program studi seperti yang ditentukan oleh Kementrian Pendidikan. Sedangkan sistem penjenjangan pendidikan di Jepang sama dengan negara lain, yaitu dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan PT.

---

[1]Abdurahman assegaf, Internasionalisasi Pendidikan:sketsa perbandingan pendidikan dinegara-negara Islam dan barat, (yogyakarta: gama media, 2003), hal 172-173

[2] H. Agustiar syah, perbandingan sistem 15 negara, ( Bandung: lubuk agung, 2001), hlm, 141-142

[3] Ibid., hlm. 142

[4]Abd. Rachman Assegaf, Op. Cit, hlm 188-189

[5]Agustiar syah,Op.cit.hlm 145-148

[6] Abd. Rachman Assegaf, Op. Cit, hlm189-191

[7]Agustiar syah,Op.cit.hlm.146-147

[8]Ibid., hlm.143-154

[9]http://henryasysayyidi.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 21 April 2015

ADS HERE !!!