Pendidikan di Jerman

PENDAHULUAN

Studi tentang perbandingan pendididkan di setiap negara menjadi tema yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Pendidikan disetiap negara berbeda-beda, baik dalam kurikulumnya, dalam pelaksanaannya ataupun dalam hal-hal lainnya. setiap negara mempunyai sistem pendidikan masing-masing. Dengan mempelajari perbandingan pendidikan disetiap negara bisa memberikan banyak pengetahuan mengenai pendidikan mana yang baik dan dapat dijadikan sebagai acuan.

Jerman dikenal dengan siswa-siswinya yang rapi, bersih, teratur dan disiplin, dan tugas-tugas sekolah hampir selalu didesain dalam bentuk kelompok, bukan dalam bentuk berpasangan. Remaja Jerman tidak lazim bekerja sambil sekolah dan cenderung menunda dulu hubungan muda mudi yang terlalu akrab. Ini semua menunjukkan bahwa masyarakat Jerman pada umumnya memprioritaskan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, pemakalah akan menjelaskan lebih lanjut studi tentang potret sistem pendidikan di Jerman yang di dalamnya nanti akan dijelaskan mengenai:

a.         Potret system pemerintahan

b.        Kondisi demografi dan potensi income negara

c.         Filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan

d.        Kebijakan di bidang pendidikan agama

e.         Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal

f.         Dinamika dalam pengembangan Kurikulum

g.        Pengembangan  pendidik dan tenaga kependidikan

h.        Pembiayaan pendidikan

Baca Pendidikan di China

PEMBAHASAN

A.    Potret System Pemerintahan

Pada bulan Mei 1945, pemerintah tertinggi negara Jerman berakhir sebagai akibat hancurnya regim sosialis nasional dan menyerahnya Jerman tanpa syarat kepada kekuasaan sekutu. Hanya secara perlahan-lahan hak untuk menentukan diri sendiri kembali diperoleh. Dalam tahun 1949, dua negara rival Jerman muncul, yaitu pada daerah pendudukan Uni Soviet lahir Republik Demokrasi Jerman (the Germany Democratic Republic, GDR), sebuah negara dengan sistem satu partai – Marxisme – Leninisme, dengan ekonomi terpimpin; dan pada daerah pendudukan Amerika, Inggris, dan Prancis muncul dengan republik federal Jerman (Federal Republic of Germany, FRG), dengan sistem perekonomian liberal dan pluralistik. Membangun negara atas dasar perbedaan regional yang sudah mempunyai sejarah panjang, kedua negara baru ini melangkah dengan sistem yang berbeda. Di negara republik demokrasi Jerman, yang dulunya daerah ini terbagi-bagi dalam beberapa sub unit administratif (the lander), sekarang semua sub unit itu dihilangkan dalam tahun 1952, dan diganti dengan struktur baru yang sentralistis. Berbeda halnya dengan republik federal Jerman, sesuai dengan namanya sistem federal ditetapkan secara resmi sebagai bentuk negara, dengan ciri utama pemerintahan sendiri.[1]

B.     Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara

Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 km2. Jerman berpenduduk 82 juta lebih dan kira-kira 8% diantaranya bukan berkabangsaan Jerman. Warga negara asing ini mulai berdatangan ke Jerman pada akhir tahun 1950-an ketika negara-negara Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Jumlah yang paling banyak adalah orang Turki, baik yang lahir di Jerman atau keturunan Turki. Imigran lain masuk ke Jerman sebagai pengungsi karena perang, karena tekanan ekonomi di negaranya masing-masing. Jenis imigran ketiga adalah dari etnis Jerman sendiri (walaupun semuanya tidak berbahasa Jerman) berbeda dengan jenis imigran lain, mereka dapat dengan segera meminta kewarganegaraanya sewaktu masuk ke Jerman. Oleh karena kesulitan bahasa, baik imigran yang sudah lama menetap di Jerman apalagi mereka yang baru datang, maka hal ini merupakan tantangan bagi sistem pendidikan di Jerman. Sangat sukar memberikan kesempatan yang sama memberikan pendidikan kepada anak-anak imigran. Berbagai upaya dilakukan untuk mengejar anak-anak dari kelompok minoritas ini dengan menggunakan bahasa-ibu mereka sendiri. Namun demikian, bahasa Jerman merupakan bahasa yang dominan dengan berbagai variasi dialek daerah.

Jerman bukan negara yang kaya dengan sumber alam, dan juga bukan negara yang mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian sendiri. Oleh sebab itu Jerman banyak tergantung pada barang-barang impor dari pada barang ekspornya. Pada umumnya perdangan Jerman sangat positif, dan investasi Jerman di luar negeri melebihi investasi asing di dalam negeri. Tetapi sebagai akibat dari upah serta ongkos produksi yang tinggi sesuai ketentuan sistem sekuriti sosial, posisis Jerman sebagai negara ekspor tangguh mendapat tantangan dalam perdagangan internasional. Ini jelas membawa dampak bagi pendidikan. Penelitian dan pengembangan serta pabrik-pabrik.[2]

Secara historis, bangsa Jerman memiliki sejarah amat panjang dan unik dengan kehidupan masyarakatnya yang unik pula. Kehidupan bangsa Jerman dimulai dari yang amat primitif, kemudian berkembang menjadi bentuk negara-negara kecil di daerah pengaruk kerajaan Romawi sampai tahun 1809. Setelah itu Jerman berada dalam kekuasaan Napoleon sampai awal abad 19 dan berlanjut menjadi negara Prusia yaitu tahun 1824-1871, Republik Weimar 1919-1033, Era Nazi 1933-1945, kemidian setelah kalah perang dunia dua, Jerman terpecah menjadi dua negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur (1945-1989) keduanya dapat bersatu setelah dirobohkannya tembok pembatas yang memisahkan keduanya yang dikenal dengan “Tembok Berlin”. Oleh karenanya sejak tahun 1989 sampai sekaranh Jerman bersatu menadi bentuk negara Federal dengan nama republik Federal Jerman.[3]

C.    Filsafat Pendidikan dan Orientasi Pendidikan

Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber: gereja dan negara. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa gereja selalu terlibat dalam pendidikan, sedangkan the lander (asal mula kekuasaan daerah) selalu pula mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan.[4]

Adapun orientasi pendidikan di Jerman adalah sebagai berikut:

1.      Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Tergantung pada negara bagian, wajib sekolah di Jerman berlaku sembilan atau sepuluh tahun, dengan normal anak masuk sekolah pada usia enam tahun. Jika seorang siswa gagal mendapatkan sertifikat tamat belajar, ia tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal, dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang bersangkutan.

Pendidikan dasar biasanya berlangsung empat tahun, tetapi ibu kota negara, Berlin, melaksanakan sistem enam tahun, beberapa negara bagian lainnya melaksanakan pengajaran tambahan dua tahun pada Grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagi jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Hari sekolah dihitung 190 hari setahun pada tingkat pendidikan dasar, dan anak-anak belajar mulai pukul 8:00 pagi sampai pukul tergantung pada tingkat kelas atau “Grade”.

Dari kelompok umur yang sama, 28,8% memasuki program atau sekolah yang lebih tinggi yang di kenal dengan Realschule, kadang-kadang disebut juga Mittelschule (sekolah menengah). Biasanya, Realschule mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.

Pada tingkat pendidiknan tinggi, terdapat dua jenis lembaga, yaitu:

1)      Akademi atau politeknik. Lembaga pendidikan ini memerlukan waktu 12 tahun pendidikan lengkap.

2)      Universitas yang di desain untuk mengintegrasikan pengajaran dengan penelitian.[5]

2.      Pendidikan Prasekolah

Pada abad 18 dan 19, muncul lembaga-lembaga untuk mengurus kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan bantuan yang pada awalnya menyediakan pengajaran keagamaan (Injil). Pendidikan ini diarahkan pada pengendalian dampak-dampak negatif yang bermacam-macam akibat industrialisasi. Pendidikan prasekolah ini melayani anak-anak dari usia 3 tahun, dan guru-gurunya disiapkan melalui pendidikan kejuruan khusus, pendidikan prasekolah lazimnya tidak punya kurikulum untuk belajar membaca dan menulis atau berhitung.[6]

3.      Pendidikan Khusus

Pada tahun 1989, baik di Jerman Timur maupun Jerman Barat, kira-kira 4% siswa tercatat pada lembaga-lembaga yang khusus melayani anak-anak cacat. Di samping itu, Jerman Timur menjalankan sistem sekolah khusus (Spezialschulen) bagi anak-anak yang punya bakat istimewa dalam bidang seni atau olah raga yang jumlahnya kira-kira 1% dari kelompok umur.

Biasanya anak-anak cacat diklasifikasikan berdasarkan cacat alami yang menimpanya, seperti buta, cacat fisik, gangguan mental dan sebagainya. Pengadaan kelas-kelas khusus, bahkan kadang-kadang sekolah khusus, mengikuti klasifikasi ini. Ada dua kategori yang termasuk program pendidikan khusus, yaitu yang disebut “kelainan tingkah laku” dan “kesulitan belajar” pada pendidikan khusus.[7]

4.      Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis

Sistem penandidikan yang menawarkan kualifikasi terdiri dari bermacam-macam jenis dan mempunyai struktur yang agak kompleks, paralel dengan pendidikan vokasional, teknik dan bisnis. Pendidikan vokasional diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri,  sedangkan ijazah diberikan oleh Kamar Dagang, Industri atau keuangan, program ini sering disebut “sistem ganda”. Sertifikat atau ijazah ini adalah resmi dan diakui oleh negara. Satu sekolah yaitu Fachgymnasium, secara resmi sekolah ini termasuk sekolah umum pada tingkat menengah keatas. Program kurikulumnya diarahkan pada bidang ekonomi, sosial dan teknik.

Secara keseluruhan sistem pendidikan vokasional, teknik dan bisnis ini diselenggarakan dengan seperangkat peraturan yang mencakup persyaratan masuk, transisi, dan kualifikasi lulusan.[8]

5.      Pendidikan Orang Dewasa dan pendidikan Nonformal

Pendidikan bagi orang dewasa (Adult Education) di Jerman dikelompokkan dalam tiga kategori umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan), dan politik. Program pendidikan orang dewasa ini didominasi penyelenggaraannya oleh volchochschulen, biyasanya didukung oleh masyarakat setempat. Walaupun sekolah ini mungkin terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup yaitu:

a.       Bahasa

b.      Ekonomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam

c.       Kesehatan

d.      Kerajinan tangan

e.       Sekolah persamaan

f.       Politik dan ilmu-ilmu sosial

g.      Pendidikan, psikologi, dan teologi

h.      Kesusastraan dan seni.

Mata pelajaran yang diberikan pada volkshochschulen dapat dianggap sebagai pendidikan vokasional orang dewasa, maka institusi ini menjadi sangat penting sebagai penyelenggara progran itu.

Pendidikan politik bagi orang dewasa diartikan terutama sebagai kegiatan yang erat hubungannya dengan partai politik, dan juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh serikat-serikat kerja. Mencapai 10% dari orang-orang yang sesungguhnya memerlukan peningkatan kualifikasi profesional melalui program ini. Dapat dikatakan bahwa sedikit sekali kegiatan ini dalam bentuk formal dengan pengertian diakui oleh pemerintah dengan sertifikat, program pendidikan orang dewasa sebagai sektor keempat dalam sistem pendidikan jerman bukan tidak  beralasan.[9]

D.    Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama

Populasi muslim di Jerman tercatat sejumlah 3,2 juta jiwa (2001), sekitar 75% muslim Jerman berasal dari keturunan Turki, sisanya dari belahan Islam lainnya. Umumnya muslim di Jerman berafiliasi pada madzhab Sunni aliran Imam Abu Hanifah.

Terdapat dua payung organisasi di Jerman yakni the Islamic Council for the Federal  Republic of Germany dan the Germany Council of Muslim in Germany yang memiliki komitmen untuk mengorganisasikan masa depan kaum muslimin di Jerman dalam kerangka masyarakat Jerman dan konteks yang sah. Langkah penting kearah ini adalah munculnya yayasan tentang komite pendidikan agama yang terbentuk pada musim gugur tahun 2000 yang lalu.

Upaya berbagai organisasi muslim di Jerman dan kajian masalah keTimuran membawa pembaharuan bertahap. Pembelajaran Islam di Jerman dilaksanakan secara mandiri, mendapat tempat dalam hukum dan pengakuan pemerintah sehingg dapat diharapkan bahwa kondisi ini akan terus berkembang bahkan di Negara Eropa lainnya.[10]

E.     Kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan Formal

Konstitusi Federal telah menetapkan wewenang Lander atas pendidikan, maka beberapa Lender membuat beberapa ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan selurunya melalui proses legislative. Pengaturan itu mencakup penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Dalam negara bagian, tanggung jawab pendidikan terletak pada level kementrian kabinet yang seringring disebut Kementian Kebudayaan. Pada negara-negara bagian yang luas derahnya. Sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementrian negara bagian, tetapi melalui badan administratif regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif tanpa pasangan atau counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infra struktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.

Supervisi atau inpeksi terhadap sekolah merupakan tugas kementrian negara bagian, secara langsung atau tidak. Dengan beberapa pengecualian, gereja-gereja negara bagian tidak lai melakukan fungsi supervisi terhadap sekolah. Secara resmi ada tiga fungsi supervisi sekolah, fungsi pedagogis, hukum dan servis masyarakat.

Rekonsiliasi mengenai struktur pendidikan di Jerman, Konferensi Mentri-mentri Kebudayaan menetapkan, melalui keputusan bulat, prinsip-prinsup pendidikan yang berlaku secara nasional serta kesepakatan mengenai masalah-masalah internasional. Komisi Gabungan Perencanaan Pendidikan dan Dukungan Penelitian merumuskan rekomendasi dan mengawasi program-program eksperimen. Dalam Komisi, Pemerintah Federal dan Pemerintahan Negara Bagian memiliki hak suara yang sama. Sesudah perubahan Konstitusi tahun 1969, sejumlah wewenang negara bagian menegenai pendidikan tinggi dialihkan ke pemerintah Federal.[11]

F.     Dinamika Dalam Pengembangan Kurikulum

Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu, pertama, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “grade” dan jenis sekolah, kedua, pedoman kurikulum, ketiga, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah (sering dinyatakan pada Mukadimah suatu Keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementrian negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks , tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari mentri negara bagian.

Keputusan untuk metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Dengan semakin menurunnya rasio murid-guru (dari 30 : 1 tahun 1960 menjadi 15 : 1 dalam tahun 1980), makin jelas kecenderungannya bahwa metode mengajar “techer-centered” makin di tinggalkan beralih pada bekerja dengan kelompok kecil murid dalam kerangka pendekatan “student-centered”. Semenjak akhir tahun 1980-an, konsep “pengajaran terbuka” atau “open instruction” yang menekankan pada “murid belajar atas dorongan sendiri” semakin berkembang dan semakin popular pada sekolah-sekolah pendidikan dasar dan juga pada sebagian sekolah menegah pertama.[12]

G.    Pengembangan  Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Guru-guru Gymnasien dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang di didik ditingkat universitas, dengan tekanan utama di bidang keahlian di bandingkan dengan bidang keguruan. Pada umumnya, pendidikan bidang studi mencakup dua disiplin ilmu yang dapat diambil pada universitas atau fakultas. Untuk beberapa spesialisasi, bidang pendidikan umum dilengkapi dengan mata kuliah khusus seperti bidang membaca bagi calon guru pendidikan dasar atau diagnosis terapan bagi yang bermaksud mengajar pada lembaga pendidikan khusus. dalam jurusan pendidikan, tekanan terberat adalah pada pendekatan sejarah, filosofis, dan orientasi pada praktikum.[13]

H.    Pembiayaan Pendidikan

Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan Lander dan masyarakat setempat. Secara umum, seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infra struktur oleh masyarakat. Hampir semua program pendidikan (termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis. Pemerintah Federal juga memberikan bantuan kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi, banyak diantaranya yang menerima bantuan dari anggaran pemerintah dengan jumlah yang cukup besar (kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 3,7% (Jerman Barat) dari GNP (Gross National Product) dalam tahun 1990, dan ditambah 1,7% untuk penelitian. Investasi swasta untuk penelitian dan pembangunan berjumlah 3,9%, sehingga pengeluaran tahun 1990 mencapai 9,3% dari GNP. Tetapi semenjak 1975 sebagai pertanda berakhirnya perluasan sistem secara menyeluruh. Dalam tahun 1989, unit biaya pendidikan persiswa untuk sekolah-sekolah adalah DM 6,2000 (Us$3,650) dan DM 17,100 (US$10,060) permahasiswa pada pendidikan tinggi.[14]

DAFTAR PUSTAKA

Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung:

Lubuk Agung.

Rohman, Arif. 2010. Pendidikan Komparatif ; Menju ke Arah Perbandingan

Antar Negara. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Assegaf, Abd. Rachman. 2003. Internasionalisasi Pendidikan : Sketsa

Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat.

Yogyakarta: Gama Media.

---

[1] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, (Bandung: Lubuk Agung, 2001), hal. 155.

[2] Ibid.,  hal. 155-156.

[3] Arif Rohman, Pendidikan Komparatif ; Menju ke Arah Perbandingan Antar Negara, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2010), hal. 124.

[4] Agustiar Syah Nur, op.cit., hal. 156.

[5] Ibid., hal. 158-160.

[6] Ibid., hal. 161.

[7] Ibid., hal. 161-162.

[8] Ibid., hal. 162-163.

[9] Ibid., hal. 164-165.

[10]Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan : Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal. 209-211.

[11] Agustiar Syah Nur, loc.cit., hal. 165.

[12] Ibid., hal. 167-168.

[13] Ibid., hal. 166-167.

[14] Ibid.

ADS HERE !!!