Potret Pendidikan di Jerman

PEMBAHASAN

A. Sejarah dan sistem pemerintahan

Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dahulu Jerman adalah negara yang berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah menjadi dengan kepala pemerintahan Kanselir.

Saat Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta rezim otoriternya. Jerman sempat terpecah menjadi dua bagian: Jerman Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik). Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Pada tahun 1990 Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dan Jerman Timur ditandai dengan Runtuhnya Tembok Berlin. Sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideologi berlandaskan prioritas hak-hak asasi manusia.

Dalam parlemen Jerman, Partai dengan koalisi yang dominanlah yang memimpin parlemen. Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag (anggotanya dipilih) dan Bundesrat( anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara bagian). Bundesrat hampir mirip dengan senat walau terdapat beberapa perbedaan wewenang.

Pemerintahan Jerman dipimpin oleh Kanselir namun Jerman tetap memiliki Presiden yang dipilih dalam periode lima tahun.

Jerman juga memiliki makhamah konstitusi liberal, dimana setiap warga mempunyai hak mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh pemerintah[1]

B. Kondisi Demografi dan Income Negara

Secara geografis, Jerman terletak ditengah- tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 kilometer persegi. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan sembilan negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis; di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria; di sebelah timur berbatasan dengan Ceko danPolandia; dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Apabila tetangga di seberang laut (Laut Baltik) juga dihitung, maka Jerman juga bertetangga dengan Swedia. Negara ini mempunyai luas total 357,021 km2 (137,847 sq mi), terdiri dari luas daratan 349,223 km2(134,836 sq mi) dan luas lautan 7,798 km2 (3,011 sq mi).[2] Jerman merupakan negara terluas ketujuh di Eropa dan ke-62 di dunia Jerman berpenduduk 82 juta lebih dan kira-kira 8% diantaranya bukan berkebangsaan Jerman. Warga Negara asing ini mulai berdatangan ke Jerman pada akhir tahun 1950an ketika Negara-negara Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Jumlah yang paling banyak ialah orang Turki. Baik yang lahir di Jerman atau keturunan Turki. Jerman bukan Negara yang kaya dengan sumber alam, dan juga bukan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian. Oleh sebab itu, Jerman tergantung pada barang-barang impor dan pada barang ekspornya.

C. Filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan

Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber gereja dan Negara. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa gereja selalu terlibat dalam pendidikan, sedangkan the Lander (asal mula kekuasaan daerah) selalulah mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pengumuman resmi mengenai wajib belajar pada beberapa daerah semenjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Semenjak itu, pengaruh gereja secara umum mulai berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama pada kekuatan politik para guru, orang tua, siswa,/mahasiswa sebagai kelompok yang langsung terlibat untuk menentukan keadaan pendidikan serta perubahan-perubahan dalam system pendidikan.

D. Kebijakan dibidang manajemen pendidikan formal

Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengansekolah menengah. Beberapa Lander (penguasa daerah) membuat berbagaiketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalahpendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative. Pengaturan ini meliputipenetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam systemdaerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan pendidikan di dalam Negara bagian adalah kementrian kabinet atauKementrian Kebudayaan (Kultusministerium). Pada Negara-negara bagian yang luasdaerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementrian Negara bagian,tetapi melalui badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan ekskutif.Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastrukturyang diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.

1) Biaya Pendidikan.

Alokasi biaya pendidikan sepenuhnya bersumber dari Lander (Daerah) danmasyarakat setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi. Menjadi tanggung jawabpemerintah federal. Hampir semua program pendidikan di jerman bersifat gratis(termasuk pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi). Pemerintah federal jugamemberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswaperguruan tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% daribiaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal Pengeluaran pemerintahfederal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari GNP.2)

2) Personalia.

Hanya guru-guru Gymnasium dan sebagian guru-guru specialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat Universitas (S1), dengan tekanan utama bidangkeahlian daripada bidang keguruan. Namun demikian. sejak tahun 1960, telah mulaidicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal telah dididik di Universitas. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metodemengajar ditempuh melalui in-service training.

3) Kurikulum.

Kurikulum dirumuskan oleh Kementrian Pendidikan sesuai Negara bagian masing-masing dibawah kendali Lander (pemerintah daerah). Sebagian besar Lander mewajibkan mata pelajaran di primary education sebagai berikut: German;mathematics; social studies (usually taught as Sachunterricht); history (usually taughtas Sachunterricht ) geography (usually taught as Sachunterricht); biology (aspects ofbiology are taught within science, which is usually taught as Sachunterricht ); physics(aspects of physics are taught within science, which is usually taught asSachunterricht); chemistry (aspects of chemistry are taught within science, which isusually taught as Sachunterricht); art; music; sport; and modern foreign languages.Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum berbeda-beda penekannannya,sesuai jenis sekolah. Namun paling tidak pada setiap jenis sekolah menengah tersebutmemuat materi pelajaran sebagai berikut: German; mathematics; on foreign language(usually English); natural and social sciences; music; art; and sport.

4) Sistem Ujian dan Sertifikasi.

Penilaian akhir tahun siswa di dasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa. DariGrade 2 (primer, umur tujuh) dan seterusnya, hanya terdapat laporan setengah-tahunan meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh denganmembandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah kelompokpengajaran. Terdapat satu kecenderungan ke arah pelaporan proses belajar dankinerja, dan terhadap keikutsertaan kelas serta perilaku sosial di sekolah. Anak anakyang nilainya dan hal lainnya tidak cukup harus (dapat memilih) untuk mengulangkembali di awal tahun baru. Tidak ada nilai ujian atau ijasah di sekolah dasar, yangada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada akhir tahun[3]

E. Struktur dan Jenis Pendidikan

1. Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan TinggiPendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi

Jerman hanya memiliki dua jenjang pendidikan, Pra Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dasar (Grundschule) dan pendidikan lanjutan (Gymnasium, Realschule atau Berufschule).

Jenjang pendidikan pra perguruan tinggi di Jerman memerlukan waktu tempuh normal selama 13 tahun (berbeda dengan di Indonexia, dimana pendidikan SD-SLTP-SLTA bisa diselesaikan hanya dalam waktu 12 tahun). Pendidikan sekolah dasar (Grundschule) diberikan dari kelas 1-6, dan setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk memilih melanjutkan ke Gymnasium, Realschule atau Berufscule.

Gymnasium diperuntukkan bagi siswa-siswa pandai yang dianggap mampu melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Jenjang ini ditempuh mulai dari kelas 7-13, dan setelah mereka lulus diberi ijazah yang dikenal sebagai “Abitur”. Jadi sebelum masuk ke perguruan tinggi, seorang siswa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah selama 13 tahun. Berufscule diperuntukkan bagi siwa-siswa yang langsung dipersiapkan memasuki dunia kerja dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan Realschule ada di tengah-tengah keduanya. Kalau dianggap bagus, siswa dari Realschule bisa meneruskan ke Gymnasium untuk mendapatkan Abitur, atau bisa juga langsung memasuki dunia kerja.

Setelah mendapatkan Abitur, siswa lagsung busa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi. Berbeda dengan calon mahasiswa di Indonesia yang harus mengikuti ujian tertulis (UMPTN), disini calon siswa sama sekali tidak perlu mengikuti ujian seleksi. Calon mahasiswa tinggal mengirimkan berkas lamarannya, dan universitas akan langsung memutuskan bedasarkan nilai Abitur. Hal tersebut bisa dilakukan karena pendidikan di seluruh jerman, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi memiliki kualitas yang bisa dikatakan sama.

Untuk menjamin kualitas yang merat di semua sekolah, setiap anak wajib masuk ke sekolah terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah (bila memilih untuk belajr di sekolah selain yang telah ditunjuk, maka orang tuanya harus mengajukan permintaan khusus disertai dengan alasan-alasannya). Sebaliknya, pemerintah pun menyediakan guru-guru dan fasilitas pendidikan yang merata di semua sekolah, baik di kota besar maupun di pelosok yang jauh dari kota.[4]

2 . Pendidikan Prasekolah

3 . Pendidikan Khusus

4 . Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis

F Manajemen Pendidikan di Jerman:

a. Otorita

Oleh karena konstitusi federal telah menetapkan kewenangan Lender atas pendidikan, maka beberapa Lender membuat beberapa ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenainperaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative. Peraturan itu mencakup petetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pelajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Dalam negara bagian, tanggung jawab pendidikan terletak pada level kementrian kabinet yang sering disebut kementrian kebudayaan (Kultusministerum). Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementrian negara bagian, tetapi melalui badan administratif regional yang merupak bagian dari badan ekskutif tanpa pasangan atau counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.

b. Pendanaan

Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan lender dan masyarakat setempat. Secara umum seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infrastruktur oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah federal untuk pendidikan tinggi, pengadaan penelitian serta peralatan pengajaran, dan secara umum memberi dukungan terhadap kegiatan penelitian. Sementara hampir semua program pendidikan (termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis. Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Sebagian dari bantuan itu adalah pinjaman. Oleh karena sekolah-sekolah swasta ada yang kecil (misalnya yang diselenggarakan oleh gereja), banyak diantaranya yang menerima bantuan dari anggaran pemerintah dengan jumlah yang cukup besar (kira-kira 90% dari biaya operaional sekolah). Dan lebih dari itu sekolah-sekolah juga membebaskan uang sekolah.

c. Personalia

Biasanya untuk guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang dididik ditingkat universitas, dengan tekanan utama pada bidang keahlian dibandingkan dengan bidang keguruan. Staf pengajar untuk sekolah lain termasuk berbagai bentuk sekolah vokasional dan teknik, mempeoleh pendidikan di perguruan tinggi lain, dan sering menuntut persyaratan untuk yang lebih rendah.

d. Kurikulum

Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu dengan tiga jenis instrument :

1) Table yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan grade dan jenis sekolah

2) Pedoman kurikulum

3) Pemberian wewenang penulisan pengadaanbuku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sedangkan tujuan kurikulum khusus diterbitkan berkaitan dengan pedoman kurikulum, ini diputuskan oleh kementrian negara bagian.

a. Ujian, kenaikan kelas, dan sertifikasi

Pendekatan yang digunakan untuj mengetahui pencapaian murid adalah menyerahkan seluruhnya kepada guru untuk menyusun tes tertulis sendiri ditambah dengan interaksi lisan murid-guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digmbarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis atau dalam bentuk nilai. Tidak ada kenaikan kelas secara otomatis, tetapi kelas mengulang juga hampir tidak bisa dilaksanakan lagi. Semua dokumen hasil belajar, seperti sertifikat tamat belajar dan diploma yang dicapai di universitas dan ujian-ujian negara, memilki hukum yang resmi. Dokumen-dokumen ini saling diakui oleh negara-negara bagian dan memberi hak kepada pemegangnya untuk memasuki program pendidikan yang lebih tinggi dan juga mengandung nama-nama profesional termasuk gelar akdemik.

b. Evaluasi, dan Penelitian Pendidikan

Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Komponen Jerman dalam Asosiasi Internasional untuk Penelitian Penilaian Pencapaian Pendidikan dalam bidang “ Membaca” survey pertama dalam dua decade yang terakhir didasarkan pada sample probabilitas siswa sedcara nasional. Penelitian ini dilakukan disamping penelitian-penelitian yang lebih besar dengan bantuan dana pemerintah yang dilaksanakan oleh negara-negara lain, Jerman belum banyak melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan[5]

G. Kebijakan Pendidikan Agama

Kajian Islam Jadi Kurikulum Baru Pendidikan di Jerman Menteri Pendidikan, AnAnnette Schavan mendukung rencana memasukan Islam sebagai bagian dari kurikulum di negara tersebut. Schavan menilai kurikulum tentang Islam bisa mengantarkan integrasi masyarakat Muslim Jerman secara utuh. Tak hanya itu, keberadaan pendidikan tentang islam akan menjadi jembatan kesepahaman antara pelajar muslim dan nonmuslim di Jerman. "Tentu saya sangat mengetahui ketakutan warga Jerman ketika membahas masalah tersebut. Namun, saya melihatnya sebagai wujud kebebasan beragama sekaligus menengahi dialog antara muslim dan nonmuslim." [6]

H. Dinamika Pengembangan Kurikulum

Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tiga jenis instrument:

a. Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “grade” dan jenis sekolah.

b. Pedoman kurikulum

c. Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah (sering dinyatakan pada mukadimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran hanya silabus yang dianggap wajib, sedangkan metodologi diserahkan kepada guru.

I. Pengembangan Pendidik dan Tenaga kependidikan

Bagi staf pengajar, sertindafikasi adalah urusan negara bagian. Pendidikan di universitas (atau fakultas keguruan), diakhiri dengan ujian yang diawasi negara dan staf universitas sebagai penguji. Ujian ini diikuti dengan pemagangan (Referendariat) yang mencakup praktek mengajar dan beberapa kuliah tambahan. Pendidikan pada Referendariat ini berlangsung selama 2 tahun, yang pada akhirnya dilakukan ujian yang kedua kalinya, dan kali ini dilaksanakan seluruhnya oleh negara. Oleh karena itu sedikit sekali mahasiswa yang mampu atau yang mau memperoleh sertifikat satu karena memerlukan waktu 3 1/2 sampai 4 ¼ tahun di universitas, maka guru-guru yang betul-betul memenuhi syarat di Jerman Barat hampir 30 tahun sebelum mereka benar-benar mengajar. Ini jauh berbeda dengan yang terdapat di Jerman Timur (lama). Disini guru-guru pendidikan dasar umumnnya berusia 21 tahun waktu mereka memulai karir mengajar.

Baca Lainnya; Pendidikan di Negara Inggris

Pendidikan di Negara Iran

DAFTAR PUSTAKA

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/12/sistem-pemerintahan-jerman.html

http://www.academia.edu/7874306/Perbandingan_Sistem_Pendidikan_di_Beberapa_Negara_Saudi_Arabia

_Germany_Finlandia_Amerika_Australia_Sudan//

Syah Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negaara. Bandung : Lubuk Agung

http://dadanrusmana.blogspot.com/2011/03/pendidikan-islam-di-eropa-jerman.html