PENDAHULAN
Perbandingan
pendidkan sebagai salah satu bagian dalam bidang pendidikan memulai peran
nyatanya pada tahun 1960-an walaupun pada hakikatnya kegiatan perbandingan
pendidikan itu telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu dan telah ikut
pula melahirkan berbagai institusi pendidikan secara formal.
Para
administrator pendidikan dalam menetapkan suatu kebijakan kependidikan nasional
sering mempelajari dan melakukan perbandingan dengan pendidikan-pendidikan di
negara-negara lain. Dalam skala yang lebih kecil, sekolah dapat melakukan
perbandingan dengan sekolah-sekolah lain dan sebuah universitas dapat pula
melakukan perbandingan dengan universitas-universitas lain, baik yang berada di
daerahnya, negaranya sendiri atau yang berada di negara-negara lain.
Sistem
dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi
secara fungsional yang memproses masukan menjadi keluaran. Sistem pendidikan
memiliki berbagai komponen yang saling mempengaruhi.
Sistem
pendidikan di suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor : dengan
melihat sistem pemerintahannya, kondisi demografi dan potensi income negara,
filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan suatu negara, dan lain sebagainya.
A. Sistem Pemerintahan
Arab
Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Sistem pemerintahan yang
digunakan negara ini adalah sistem negara Islam, dimana Alquran dan Syariat
menjadi dasar dari pemerintahan yang dijalankan Sistem pemerintahan Arab Saudi
sendiri adalah presidensil karena dipimpin oleh seorang raja. Raja selain
menjadi kepala negara juga memiliki beberapa peran disini sehingga sistem
pemerintahanya disebut juga sebagai monarki absolut. Raja Arab Saudi memiliki
beberapa peran :
– Kepala Negara
– Perdana Menteri
– Panglima Angkatan Perang
– Penjaga dua tempat suci
– Mengangkat/Memberhentikan Dewan
Menteri
– Menafsirkan hukum Arab Saudi
tidak mengenal sistem kepartaian.
Tidak ada pemilihan umum, kalaupun
ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif yang
ditentukan oleh raja. Arab Saudi memiliki tiga lembaga yaitu Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif. -Badan Eksekutif – Disebut juga sebagai “Dewan
Menteri Pemerintahan Arab Saudi”. Beranggotakan Raja sebagai perdana menteri,
wakil perdana menteri, menteri – menteri negara dan penasihat raja. Berikut
nama-nama raja yang pernah memerintah Arab Saudi:
1. Raja Abdul Aziz (Ibnu Saud),
pendiri kerajaan Arab Saudi: 1932 – 1953
2. Raja Saud,
putra Raja Abdul Aziz : 1953 – 1964 (kekuasaannya diambil alih oleh saudaranya,
Putera Mahkota Faisal)
3. Raja Faisal,
putra Raja Abdul Aziz : 1964 – 1975 (dibunuh oleh keponakannya, Faisal bin
Musa’id bin Abdul Aziz)
4. Raja Khalid,
putra Raja Abdul Aziz : 1975 – 1982 (meninggal karena serangan jantung)
5. Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz :
1982 – 2005 (meninggal karena sakit usia tua)
6. Raja Abdullah, putra Raja Abdul Aziz
: 2005-sekarang.
Ø Jenis kekuasaan: Monarki (Transisi ke
arah Konstitusional sejak 2002)
Konstitusi
Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam.
Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber otoritas bagi setiap otoritas
politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum setelah
menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus
ini juga menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi
tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas (subordinat raja) di dalam negara:
Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.
Ø Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis)
Pemerintahan
Arab Saudi terbagi atas 13 mintaqah (propinsi) yang diperintah langsung oleh
Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al
Jawf, Al Madinah (a.k.a. Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash
Sharqiyah (a.k.a. Eastern), ‘Asir, Ha’il, Jizan, Makkah (a.k.a. Mecca), Najran,
dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya ada
dibawah otorisasi Raja.
Ø
Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja)
Raja
selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana menteri, panglima
tertinggi angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah),
mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas
politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota. Putra mahkota ini
ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra
mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota
diestafetkan. Dewan Menteri bertindak selaku legislatof dan eksekutif pelaksana
raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan
menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya.
Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. Majlis asShura
adalah dewan konsultatif. Anggotanya sekitar 120 orang. Tugas mereka adalah
memberi nasehat kepada raja. Anggota majelis ini pun diangkat dan diberhentikan
oleh raja. Di Indonesia, majelis ini mirip Wantimpres. Lembaga pengadilan
(yudikatif) menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen. Kepala
pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri
Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat
dan diberhentikan oleh Raja. Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar
Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma
(konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas keturuan Abdul
Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.
Ø
Parlemen: Unikameral (Council of Ministers)
Sebenarnya
Council of Minister (CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-negara demokrasi
a la Barat. Ia lebih mirip “quasi-legislative” dan tidak primus interpares
dengan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana
raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan
menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya.
Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz.
B.
Kondisi demografi dan potensi income negara
a.Kondisi
demografi
Menurut
sejarah, keadaan lingkungan yang keras dan kasar, ditambah lagi dengan
kurangnya gizi serta kurangnya fasilitas pemeliharaan kesehatan, berakibat
jarangnya penduduk yang tinggal pada suatu daerah. Menurut Stacey
International, selama tahun 1930-an, penduduk diperkirakan hanya 1,5 sampai 2
juta orang. Peningkatan pendapatan dari
minyak, khususnya selama tahun 1960-dan 1970-an, dan perbaikan
pendidikan yang terus menerus, perbaikan gizi serta fasilitas kesehatan, telah
berdampak berkurangnya angka kematian bayi, meningkatnya batas waktu harapan
hidup dan berkurangnya emigrasi.
Dalam
tahun 1991, baru ada data statistik tidak resmi yang mencatat jumlah penduduk
Saudi Arabia yaitu sekitar 16 juta orang, yang 11,5 juta(72%) merupakan warga
negara, 4,5 juta (28%) adalah pekerja tamu beserta pengikutnya. Rata-rata
pertumbuhan penduduk asli adalah 3,65% terutama melalui kelahiran, sedangkan
pertumbuhan penduduk asing 4,3% terutama melalui imigrasi.
Industri
minyak dan pembangunan yang berhubungan dengan pekerjaan dan proyek-proyek
berdampak terjadinya proses urbanisasi yang sangat cepat oleh penduduk desa dan
oleh penduduk yang masih nomaden. Dalam tahun 1970, kira-kira 20% penduduk
diperkirakan tinggal dan hidup di daerah-daerah metropolitan (kota-kota yang
berpenduduk lebih dari 100.000 orang), 20% di kota-kota kecil dan 60% di daerah
pedesaan. Penduduk yang sebelumnya adalah nomaden penuh (Badui) saat yang
bersamaan seluruhnya menetap. Tetap, masih ada kira-kira 2 sampai 4% penduduk
yang dianggap semi nomaden, dalam pengertian bahwa mereka tinggal di padang
pasir pada musim bunga (spring time), sementara pada waktu bersamaan
sesungguhnya mereka telah punya tempat tinggal tetap di daerah pedesaan atau
daerah perkotaan. Dalam keluarga semi nomeden, pria sering bekerja dan tinggal
di daerah tetap mereka, sementara kaum wanita besrta anak-anak dan familinya
masih tinggal di gurun pasir. Kaum prianya berkumpul dengan keluarga mereka
setiap sebulan.
b.
Potensi income negara
sebelum
produksi minyak komersial di mulai tahun1938, pendapatan negara boleh dikatakan
sangat kecil dan terutama berasal dari bantuan luar negeri, pemasukan datang
dari kaum muslimin asing yang menunaikan ibadah haji, dan dari pajak tahunan
(tithe) yang dibebankan pada ternak serta produksi pertanian. Sebelum tahun
1938, pendapatan total pemerintah tidak pernah melebihi US$ 5 juta setiap
tahun. Pada tahun 1945, pemerintah menerima royalti minyak pertama yang cukup
besar jumlahnya,US$ 20 juta. Pendapatan dari minyak semenjak itu meroket. Pada
tahun 1980, pendapatan itu mencapai puncaknya lebih dari US$ 120 milyar.
Sepuluh tahun kemudian, menurun kembali menjadi US$ 32 milyar, tetapi jumlah
ini pun masih 1600 kali lipat dari keadaan tahun 1945. Peningkatan pendapatan
ini telah memberi dampak yangsangat fundamental pada perubahan demografis,
sosial dan ekonomi masyarakat Saudi, seperti perpindahan penduduk ke kota- kota
yang cepat sekali. Ini merupakan suatu ketergantungan pada hasil minyak yang
sangat besar sekali, yang berakibat makin berkurangnya nilai terhadap semua
bentuk produksi tradisional (seperti pertanian, gembala ternak dan penangkapan
ikan).
C.
Filsafat Pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Saudi Arabia adalah negara yang
menganut hukum berbasis Islam di mana hukum syariah sebagai dasar konstitusi
dan sistem hukum.
Sistem
pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai
dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian
utama :
1.
Pendidikan umum untuk laki-laki
2.
Pendidikan umum untuk perempuan
3.
Pendidikan Islam untuk laki-laki.
Pendidikan
umum dibagi menjadi 4 bagian yaitu :
a. Pra-Pendidikan Dasar
Pra-
Pendidikan Dasar ini sama dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari usia 4 – 5
tahun pendidikan ini ditawarkan secara gratis dan bersifat sukarela. Program
yang akan diberikan pada pendidikan ini adalah program pedagogis, dan tidak
terorganisir untuk mempersiapkan diri masuk sekolah.
b. Pendidikan Dasar (primary education)
1. Sekolah Dasar.
Pada
Pendidikan Dasar anak-anak mulai masuk sekolah pada usia 6 – 11 Tahun Kurikulum
atau mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar adalah sebagai berikut :
Bahasa Arab, Pendidikan seni, Geografi, Sejarah, Ekonomi rumah (untuk anak
perempuan ), Matematika, Pendidikan Jasmani (untuk anak laki-laki), Studi islam
dan Sain. Sertifikat: shahadat Al Madaaris Al Ibtidaa'iyyah (Umum Elementary
School Certificate)
2. Sekolah Menengah.
Pada
Pendidikan Menengah anak-anak mulai masuk sekolah pada usia 12 – 14 tahun.
Kurikulum yang ada di pendidikan
menengah adalah sebagai berikut:
Bahasa Arab, Pendidikan seni, Geografi,
Sejarah, Ekonomi rumah (untuk anak perempuan), Matematika, Pendidikan Jasmani
(untuk anak laki-laki), Studi Islam dan Sain dan bahasa, Tambahannya adalah bahasa Inggris.
Sertifikat: shahadat Al-Kafa'at Al-Mutawassita (Intermediate School Certificate)
c. Pendidikan Sekunder
Pada
Pendidikan Sekunder anak-anak mulai masuk sekolah pada usia15 – 17 tahun.
Pendidikan Sekunder ini menawarkan 3 program yaitu Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan
Menengah Agama, Pendidikan Menengah
Teknik. Pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Kurikulum Umum : Bahasa
Arab, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah, Ekonomi rumah (untuk
anak perempuan), Matematika, Pendidikan Jasmani (untuk anak laki-laki) dan
pelajaran agama.
d. Perguruan Tinggi
Pendidikan
ini disediakan oleh 7 universitas, beberapa perguruan tinggi untuk perempuan.
Beroperasi dibawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan Tinggi. Universitas Islam
Madinah dikelola oleh Dewan menteri.
Dalam
sistem pendidikan di Saudi Arabia
dibebani tiga tujuan yaitu untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar
bagi seluruh penduduk, untuk mempersiapkan murid-murid dengan berbagai
keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah dan
untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, nilai-nilai serta kebudayaan
Islam.
Pendidikan
di Arab Saudi ditangani oleh dua departemen yaitu:
1.Departemen
Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menangani Pendidikan Dasar, Menengah, baik
umum maupun khusus.
2.Departemen
Pengajar Tinggi yang menangani lembaga pendidikan tinggi, baik itu dilingkungan
Perguruan tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA).
Pada
tahun 1985, total anggaran untuk pendidikan mencapai 3.6 percent dari total
anggaran belanja nasional Arab Saudi. Setiap mahasiswa lokal maupun asing di
universitas negeri mendapat beasiswa setiap bulan dari kementerian pendidikan.
D.
Kebijakan pendidikan di bidang Agama
Menteri
pendidikan dibentuk pada tahun 1954 menggantikan Direktotarat Jenderal
Pendidikan yang semenjak tahun 1926 bertugas mengurus semua kegiatan
kependidikan. Sebelum tahun 1926, upaya-upaya pendidikan sangat terbatas pada
sekolah-sekolah pengajian al-Qur’an (kuttabs) yang mengajarkan dasar-dasar
keagamaan, membaca, dan berhitung. perdagangn dan kerajinan diajarkan melalui
praktek pemagangan. Pemberian beasiswa sangat terbatas hanya pada hal-hal yang
bersifat keagamaan dan diberikan kepada siswa-siswa yang betul-betul berbakat
dari khuttab. Mereka melanjutkan pendidikannya dalam bidang bahasa arab dan
hukum-hukum islam (shariat) dengan mengikuti kuliah kuliah yang lebih khusus
pada ahli yang sudah terkenal dalam bidang itu.
Upaya
upaya untuk mengajarkan bidang bidang ilmu yang lebih bersifat keduniaan
dimulai akhir tahun 1800-an oleh para muslim filantropis yang datang dari
daerah lain. Beberapa buah sekolah semi sekuler didiran di Al-Hijaz, propinsi
barat saudi arabia. Dalam tahun1926 ketika direktorat jendral pendidikan
didirikan, saudi memiliki sekitar 12 buah sekolah jenis ini dengan jumlah siswa
kira-kira 700 orang. Hampir 25 tahun kemudian, dalam tahun 1950-1951, saudi
memiliki 325 buah sekolah pemerintah dan 40 buah swasta, dengan jumlah siswa
sekitar420 orang.
E.
Kebijakan di Bidang manajemen pendidikan formal
Dalam tahuna ajaran 1989-90,
sekolah-sekolah di saudi mempunyai murid 3,020,442 orang. Dari jumlah ini
hampir 47% berada dibawah kementrian pendidikan, mendekati 39,4% dibawah Badan
Administrasi Umum Pendidikan Wanita (GAGE), Kira-kira 9,3% dikelola oleh
berbagai kementrian lainnya, dan lebih kurang 4,3% dikelola oleh sekolah-sekolah
swasta.
Sebagian besar sekolah di Arab Saudi
dijalankan dalam tiga tingkat pengelolaan: tingkat sekolah, tingkat distrik,
dan tingkat nasional. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah, bertanggung jawab
melaksanakan operasional sekolah sehari-hari, seperti penegakan disiplin,
daftar kehadiran registrasi, supervisi guru dan lain sebagainya. Semua sekolah
dalam distrik tertentu termasuk pada sebuah direktorat distrikyang
bertindaksebagai penghubung antara masing-masing sekolah dan kementrian atau
organisasi pemerintah pusat yang membawahinya. Direktorat distrik bertanggung
jawab atas penempatan guru-guru, pengaduan sekolah, logistik sekolah, dan
lain-lain. Kementrian atau badan-badan lain tingkat nasional berlokasi di ibu
kota negara, Riyadh. Fungsi umum kantor-kantor tingkat nasional ini adalah
mengangkat personil, menetapkan kebijakan dan kurikulum, mengalokasikan dana,
membuat perencanaan, melakukan pemilihan dan pencetakan buku teks, melaksanakan
supervisi dan pengadministrasian berbagai upaya pendidikan
F.
Dinamika dalam pengambangan kurikulum
Dengan
sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia
pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya,
terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan.
Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama
pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran
manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran
pendidikan jasmani, yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah
swasta diharuskan oleh peraturan untuk mengikuti kurikulum yang sama seperti
pada sekolah-sekolah negeri.
Kementrian
pendidikan maupun GAGE sama-sama memiliki bagian kurikulum. Kedua lembaga itu
menyewa pengarang-pengarang untuk meyiapkan buku-buku teks, menciptakan, serta
membagikannya ke sekolah-sekolah. dengan demikian, terdapat kurikulum yang
seragam di seluruh Saudi Arabia.
Pengimplementasian
kurikulum dimonitor melalui berbagai cara seperti melalui kepala
sekolah,kunjungan oleh para inspektur dari kantor-kantor distrik, dan juga
melalui sitem ujuian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya
diajarkan pada setiap semester.
Bahasa
arab merupakan bahasa pengantar mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah
pertama sampai ke level menengah atas. Pada perguruan tinggi, bahasa arab
menjadi bahasa pengantar pada bidang seni, humaniora dan ilmu-ilmu sosial.
Bahasa inggris merupakan bahasa pengantar pada bidang engineering, kedokteran dan
ilmu-ilmu alami.
Hubungan
guru-murid berlangsung dalam bentuk
formal. Manajemen kelas tergantung pada gabungan antara moral, urutan otoritas,
persuasi, peringatan dan hukuman. Hukuman badan secara resmi dilarang, tetapi
sering juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama.
G.
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Kecepatan
perluasan pendidikan di Saudi Arabia berakibat pada kekurangan guru, baik
jumlahnya maupun kualitasnya. Tiga kebijakan utama telah diambil oleh pemerintah
untuk menanggulangi masalah kekurangan guru ini:
1. Merekrut personil asing, kebanyakan dari
negara-negara tetangga.
2. Mempekerjakan staf pengajar dan staf
administratif Saudi yang latar belakang pendidikan keguruannya tidak memadai.
3. Membangun fasilitas pelatihan bagi
personil Saudi.
Dengan
demikian, kualifikasi personil Saudi menunjukkan peningkatan dari tahun ke
tahun. pada tahap-tahap awal, kementrian pendidikan dan General
Administration Of Girls’Education (GAGE) sering mengangkat guru-guru yang
hanya tahu membaca dan menulis.
Untuk
menyediakan guru-guru dalam rangka perluasan sekolah dasar di Saudi, lembaga
pendidikan guru didirikan oleh pemerintah. Program pendidikan berlangsung
selama dua tahun dengan calon-calon siswanya tamatan dari sekolah dasar.
Lembaga ini kemudian ditingkatkan programnya menjadi tiga tahun sesudah tamatan
sekolah menengah pertama, dan inilah yang sebagian besar saat ini yang menjadi
guru-guru sekolah dasar di Saudi Arabia. Guru-guru untuk sekolah menengah
pertama dan atas pada umumnya adalah tamatan perguruan tinggi empat tahun,
walaupun ada sebagian guru-guru sekolah menengah pertama tamatan program
pendidikan guru dua tahun. dalam tahun 1989-1990 terdapat 127 lembaga
pendidikan guru pada tingkat menengah (13 untuk pria, 114 untuk wanita).
Lembaga ini menyelenggarakan program 3 tahun dibawah tingkat pendidikan tinggi.
Dalam periode yang sama terdapat 40 lembaga pendidikan guru pada tingkat
pendidikan tinggi, yang menyelenggarakan program kebanyakan program 2 tahun,
kemudian ditingkatkan menjadi fakultas penyelenggara program pendidikan 4 tahun
yang memiliki otonomi. Diantara lembaga-lembaga ini, 22 buah melayani mahasiswa
dan 18 melayani mahasiswi. Selain itu, terdapat pula 6 fakultas kependidikan
dari berbagai universitas yang melayani mahasiswa pria dan wanita, walaupun
mereka dipisahkan. Ada lagi 7 buah fakultas kependidikan yang khusus gai
mahasiswa wanita yang berada dibawah pengawasan dewan perguruan tinggi GAGE.
Disamping mempersiapkan, fakultas-fakultas seni sering juga melayani pendidikan
dalam jabatan (Inservice Training) para kepala sekolah, dan supervisor.
H.
Pembiayaan Pendidikan
Semua sekolah di Saudi arabia
pembiayaannya gratis untuk semua siswa kecuali pada sekolah-sekolah swasta yang
tergantung terutama pada pembayaran spp atau uang sekolah oleh orang tua murid.
Sebagian lembaga pendidikan seperti fakultas-fakultas, institit keagamaan, dan
institusi pendidikan teknik dan pendidikan khusus, bahkan juga memberikan biaya
hidup bulanan kepada mahasiswanya. Seperti terlihat pada daftar dibaeah ini,
pengeluaran pemerintah pada pendididkan meningkat besar sesudah tahun 1960-an
yang mencerminkan dua faktor yang saling berkaitan: pertama, peningkatan
pendapatan pemerintah dari hasil minyak dan kedua, perluasan upaya-upaya kependidikan.
Pengeluaran
pemerintah pada pendididkan dalam tahun-tahun tertentu
Years
|
Expenditure
on Education (thousands of riyals)
|
Share
of total budget(%)
|
1945
|
130
|
6.3
|
|
1949-1950
|
9.433
|
7.5
|
|
1954-1955
|
48.000
|
6.3
|
|
1959-1960
|
122.068
|
16.5
|
|
1964-1965
|
408.000
|
13.0
|
|
1969-1970
|
596.000
|
10.0
|
|
1974-1975
|
3.760.000
|
8.2
|
|
1979-1980
|
16.269.082
|
10.2
|
|
1984-1985
|
23.031.700
|
11.5
|
|
1989-1990
|
22.504.900
|
16.0
|
|
Walaupun pengeluaran pemerintah pada
sektor pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, lompatan anggaran yang sangat
besar terjadi dalam tahun 1979 – 1980. Ini merefleksikan tekad pemerintah untuk
mendirikan serta memperbanyak fasilitas pendidikan pada semua tingkat
pendidikan. Namun demikian, kebanyakan sekolah dasar dan sekolah menengah
tingkat pertama masih belajar digedung-gedung yang disewa, dan ada diantaranya
yang sudah tidak layak dipakai lagi sebagai tempat pendidikan. Sebuah terbitan
pemerintah tahun 1979 menyatakan bahwa “ suatu kalkulasi kasar menunjukkan
pengeluaran pemerintah lebih dari 500 real per kepala penduduk saudi untuk
pendidikan, ini berarti 4000 real per siswa yang terdaftar pada berbagai
tingkat dan jenis pendidikan”. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dalam
tahun 1989-1990 menjadi 7,451 riyal atau (kira-kira US$ 2000) per siswa per tahun.
KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, pendidikan saudi telah tumbuhdengan cepat
sekali, memenuhi sebagian besar kebutuhan mendesak masyarakat. Tetapi aad
tanda-tanda keletihan dan salah urus menjelang akhir abad 20 atau awal abad
baru. Tantangan yang dihadapi adalah bergerak lagi kearah yang lebih maju,
lebih efisien, lebih efektif, lebih terkoordinasi, serta lebih sensitif dan
responsif terhadap kebutuhan zaman dan keadaan sosio-ekonomi rakyat saudi
arabia.
DAFTAR
PUSTAKA
6. Binti
Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam,
(Yogyakarta: Penerbit teras, 2011).
Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Penerbit teras, 2011),
198-199.