PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah
kunci keberhasilan sebuah negara, bahkan kemajuan sebuah negara salah satunya
tergantung dengan bagaimana pemerintahan sebuah negara memuliakan pendidikan
dan pemerataannya, karena pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara.
Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu
sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang gender, status sosial,
statusekonomi, suku, etnis dan agama. Untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan
diatas, dan sebagai tolak ukur mutu dan keberhasilan di negara kita, kita dapat
melakukan perbandingan sistem pendidikan negara lain, dalam hal ini salah satu
negara yang dapat kita perbandingkan sistem pendidikannya dengan negara
Indonesia adalah negara Australia.
Kita dapat megetahui informasi tentang sistem
pendidikan negara Australia dengan berbagai cara, dan salah satunya melalui
makalah yang sangat sederhana ini, dalam makalah ini dipaparkan sedikit tentang
sistem pendidikan Australia dan dapat kita pahami sebagai bahan untuk sedikit
memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Potret Syistem di negara Australia?
2.
Bagaimana Kondisi demografi dan potensi income Negara di Autralia?
3.
Bagaimana Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan di Autralia?
4. Bagaimana Kebijakan di
bidang pendidikan agama?
5. Bagaimana Kebijakan di
bidang manajemen pendidikan formal?
6.
Bagaimana Dinamika dalam pengembangan Kurikulum?
7.
Bagaimana Pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan?
8.
Bagaimana Pembiayaan Pendidikan di negara Autralia?
PEMBAHASAN
A. Potret system pemerintahan
Australia
adalah sebuah Negara industri yang demokratis dan system pendidikannya banyak kesamaanya dengan system
pendidikan khususnya Negara-negara persemakmuran. Kedatangan manusia pertama
kali di benua ini terjadi setidak-tidakya 40.000 tahun yang lalu melalui proses
migrasi dari asia. Kedatangan eropa baru mulai tahun 1788 yaitu orang-orang
Inggris yang membuat sebuah koloni Sydney.
Dilihat
dari hukum ketatanegaraan,
Australia adalah Negara federal. Undang-undang Dasar Australia tahun 1901 yang
melahirkan bentuk federasi ini bentuk federasi ini memberikan kekuasaan kepada
pemerintah Commonwealth untuk melakukan sesuatu pada daerah-daerah tertentu,
tetapi Negara bagian tetap mempunyai kekuasaan dalam berbagai bidang
pendidikan. Dalam tahun 1942, pemerintah Commowealth memeiliki wewenang untuk
memungut pajak penghasilan (income-tax) dari Negara-negara bagian, dan sebagai
konsekuensinya, keterlibatan pemerintah federal dalam berbagai kegiatan makin
meningkat, termasuk dalam bidang pendidikan.
B. Kondisi demografi dan potensi income Negara
Australia
sangat jarang penduduknya, luas yang 7,7 juta km persegi berpenduduk hana
18,783,551 juta jiwa (world almanac 2000). Tetapi oleh karena daerah bagian
dalam Australia yang kering dan tandus, penduduk terkonsentrasi di
daerah-daerah pantai yang tidak begitu luas. Lebih dari 70% penduduk tinggal di
daerah perkotaan, terutama di dua kota besar Sdney dan Melbourne yang menampung
hamper 40% dari seluruh penduduk Australia. Terkonsentrasinya penduduk di ibu kota-ibukota Negara bagian menunjukkan
pula system administrasi pemerintah yang tersentralisasi, termasuk pula system
pendidikannya.
Australia
adalah Negara kaya, untuk tahun anggaran 1982-1983, GDP perkapita adalah A$10,500. Cukup lama Australia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengangguran yang rendah, dan inflasi yang kecil
yaitu semenjak akhir 1940-an sampai pertengahan 1970-an. Perkembangan ekonomi
ini diikuti pula dengan perluasan basis perindustrian dan pekerjaan. Sebelum tahun 1940, perekonomian
Australia sangat tergantung pada industry dasar. Perluasan yang sangat signifikan di bidang ekonomi terjadi pada sector ketiga
yaitu bidang jasa. Antara tahun 1947 dan 1962 misalnya jumlah orang yang
bekerja di bidang jasa ini meningkat dari 45% menjadi 65% karena meningkatnya
lapangan kerja di sketor perdagangan, keuangan, pemerintaha serta pelayanan
masyarakat.
C. Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Pendidikan
dasar adalah wajib dari anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun. Dalam tahun 1982
ada 1,8 juta anak yang terdaftar di 7200 sekolah dasar dan 800 buah gabungan
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 22% murid-murid sekolah dasar terdaftar pada
sekolah-sekolah non pemerintah.
Pendidikan
menengah berlangsung selama 5 tahun atau 6 tahun tergantung pada beberapa lama
masa belajar di sekolah dasar. Oleh karena umur minimum meninggalkan
sekolah adalah 15, kecuali di Tasmania
umur 16 tahun, seluruh siswa mendapat pendidikan menengah sekurang-kurangnya
dua atau tiga tahun.
Dalam jumlah yang cukup besar orang-orang
dewasa, terutama laki-laki mengikuti pendidikan dan latihan berbentuk
pemegangan . biasanya pemegangan ini berlangsung secara paruh waktu selama
empat tahun pada waktu mengikuti kuliah resmi pada perguruan tinggi TAFE (Technical and Further Education) pada
umumnya tidak kurang dari satu hari per minggu.
Pada
sekolah negeri, hampir seluruh sekolah menengah menyelenggrakan pendidikan
penuh, kecuali Tasmania dan The Australian capital Territory (ACT). Pada kedua
daerah ini, Tasmania dan ACT, pendidikan ditambah dua tahun pada tahun sekolah
ke 11 dan 12, yaitu pada penghujung sekolah menengah, oleh karena itu sekolah
ini dinamakan kombinasi sekolah tinggi-menengah.
Pendidikan
tinggi terdiri dari sekolah tinggi TAFE akademi-akademi dan program-program
lanjutan, yang diberi label CAE (College
Advanced Education) dan universitas. Sekolah tinggi TAFE merupakan lembaga
tinggi yang banyak diminati mahasiswa.
Lebih dari 90% mahasiwa TAFE adalah mahasiswa paruh waktu, dan 60% berusia di
atas 21 tahun.
Sekolah
pendidikan CAE terdiri dari berbagai jenis intitusi, mulai dari
fakultas-fakultas yang besar yang menyelenggarakan program gelar dan diploma
dalam bermacam-macam keterampilan professional dab bidang teknik, sampai pada
sekolah tinggi yang relatif kecil dalam bidang-bidang seperti pertanian,
farmasi, dan seni.
Kebijakan pemerintah untuk memperluas
pendidikan tinggi antara lain penghapusan uang kuliah, peningkatan fasilitas
bagi program-program paruh waktu dan pendidikan eksternal dan membuat kebijakan
penerimaan mahasiswa bagi yang kurang memenuhi persyaratan akdemik. Masuk
perguruan tinngi di Australia umumnya didasarkan atas hasil pencapaian akademik
di tingkat pendidkan menengah, atau berdasarkan hasil ujian masuk yang dilalui
dengan kompetisi yang sangat berat, lebih-lebih untuk memasuki universitas yang
berkualitas atau berprestiise.
D. Kebijakan di bidang pendidikan agama
Sekolah
Islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam Australia. Bersamaan
dengan pertumbuhan Islam dan masyarakat muslim di Benua Kanguru, lembaga
pendidikan Islam, sejak ninforma seperti ‘Sarturday or Sunday School’ pngajian anak-anak pada Sabtu dan Minggu
sampai sekolah Islam terus berkembang. Istilah ‘Madrasah’ tidak populer dan
hampir tidak digunakan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam.
Sudah
menjadi komitmen universitas di seluruh Australia yang selalu berusaha
memastikan bahwa para mahasiswa mereka yang beragama Islam sebagaimana dengan
mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakan budaya lain, untuk memperoleh
kebebasan dalam menjalankan agama mereka masing-masing di dalam area kampus.
Umumnya di setiap universitas dibentuk wadah pendukung dan social yang khusus
ditujukan untuk membantu mahasiswa muslim di Australia, selain itu juga
hadirnya perkumpulan-perkumpulan mahasiswa international yang umum. Orang
Australia bangga akan percampuran multi budaya di kota-kota mereka.
Menurut
Abdullah Saeed guru besar dan Direktur Centre
for the Study Contemporary Islam, Universitas Melbourne, dalam
bukunya Islam in Australia (2003),
di seluruh Australia terdapat 23 sekolah Islam; 16 di antaranya adalah 'Islamic
college', yang pada dasarnya merupakan pendidikan prauniversitas. Selanjutnya,
Profesor Saeed menjelaskan, semua sekolah Islam ini telah terakreditasi dan
diakui Pemerintah Australia. Dan karena itu, dalam satu dan lain hal,
sekolah-sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Australia.
Di
antara sekolah-sekolah Islam tersebut, yang paling populer adalah King Khalid
Islamic College (berdiri 1983) dan Minaret College (1993), keduanya berada di
Melbourne. Kedua sekolah Islam ini seperti juga sekolah-sekolah Islam umumnya
didirikan dan dikelola para migran Muslim di Australia dengan juga melibatkan
tokoh-tokoh Muslim di luar Australia.
Semua
sekolah Islam tersebut pada dasarnya sudah menerapkan kurikulum negara bagian
sesuai dengan standar nasional dalam mata pelajaran-mata pelajaran umum. Dengan
demikian, mereka mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi, dan selanjutnya
berhak menerima subsidi dari pemerintah. Akan tetapi, seperti diungkapkan
Professor Saeed, bahwa berbagai mata pelajaran agama (Islam) tidak memiliki
kurikulum dan standar baku. Tidak ada otoritas di kalangan Muslim Australia
yang merumuskan kurikulum mata pelajaran agama. Hasilnya, masing-masing
merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama.
E. Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal
Berdasarkan
Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab Negara bagian. Pada setiap Negara bagian, seorang menteri
pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar
dan menengah dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Pada
sector pendidikan dasar dan TAFE, tugas departemen pendidikan berbeda-beda
antara Negara-negara bagian. Pada beberapa Negara bagian, departemen pendidikan
merupakan penyelenggara utama dan coordinator dasar, sementara pada bagian lain
tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggara TAFE, pola umumnya
adalah kearah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar.
Pendidikan
menurut undang-undang merupakan tanggung jawab Negara bagian, namun semenjak
lebih kurang 40 tahun yang lalu pengaruh dan perab pemerintah Commonwealth
dalam pendidikan semakin besar.
F. Dinamika dalam pengembangan Kurikulum
Pada
beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetap sekolah-sekolah
dapat megadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat
yang relevan di pusat menyusun tujuan umum yang telah di tetapkan.Pengecualian
yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas
terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian
eksternal. Pada kedua territories, the Autralian Capital erritory (ACT)
dan the Northern Territory, sekolah relative memiliki otonomi yang lebih
luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang
ditentukan di tingkat sekolah.
Terdapat
variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula
perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum di susun berdasarkan
pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat dan kusecara teratur mengunjungi
sekolah-sekolah untuk memonitor pelaksanaan kurikulum.
Sesudah
tahun 1970, semua departemen pendidikan terliba dalam peninjauan kembali
tujuan, struktur kurikulum. Diantara upaya yang dilakukan adalah
menentukan dan mengembangkan kurikulum
inti. Disamping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang
menawarkan mata kuliah alternative di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan
prioritas pada bidang keahlian juruan dan teknologi.
Kemudian
Jenjang Pendidikan di Australia pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:
1.
Sekolah Dasar (Primary
School)
Waktu yang diperlukan untuk
menyelesikan pendidikan dasar adalah 6 – 7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki
pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia dimana
siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke
kelas berikutnya, siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan.
Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan dengan pergantian
tahun. Tahun pertama di sekolah dasar Australia disebut Year 1 dan
seterusnya hingga Year 6.Ada Negara Bagian Australia yang
menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun (New South Wales (NSW),
Victoria (Vic), Tasmania (Tas), dan Australian Capital Territory (ACT). Tetapi
ada juga yang menetapkan lama pendidikan dasarnya adalah 7 tahun (South
Australia (SA), Northern Territory (NT), Queensland (Qld), dan Western
Australia (WA).
2. Sekolah Menengah (Secondary or High School)
Pendidikan menengah atau dikenal
sebagai Secondary Education di Australia memerlukan waktu
antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut Year
7 dan
seterusnya hingga Year 11. Jenjang pendidikan menengah berakhir
pada Year 11. Untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan
dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya memerlukan waktu selama 5
tahun saja (yaitu di negara bagian SA, NT, Qld, dan WA). Setelah tahun ke 11
ini, siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ia ingin tempuh.
Jika seorang siswa berminat dalam bidang-bidang ilmu yang aplikatif, maka ia
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang khusus disiapkan untuk itu.
Lembaga pendidikan ini dikenal sebagai Vocational Education and
Training (VET) atau Colleges for Technical and Further
Educaton (TAFE). Lulusan dari TAFE pada umumnya akan menjadi tenaga
teknisi.
Jika siswa tersebut berminat ke
bidang-bidang ilmu yang lebih bersifat teoritis. maka ia akan memasuki
perguruan tinggi (universitas). Untuk dapat memasuki universitas, seorang siswa
Australia harus menempuh Year 12 yang dikenal juga sebagai Matriculation
Year. Dalam tahun terakhir dari pendidikan menengah ini, para siswa
digembleng dengan intensif agar dapat lulus ujian negara dengan nilai yang
memuaskan.Makin tinggi nilai yang diperoleh, makin mudah siswa tersebut memilih
perguruan tinggi yang ia sukai. Seperti halnya di berbagai negara, paspor untuk
dapat diterima di universitas favorit adalah nilai ujian Matriculation yang
setinggi mungkin.
3.
Pendidikan Tinggi (Universitas)
Pendidikan tinggi di Australia
dapat di bagi menjadi dua jenjang, yakni jenjang sarjana (dikenal sebagaiundergraduate
level) dan jenjang pascasarjana (dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar Master satau PhD). Jenjang sarjana dapat
diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor
of Arts(BA) atau Bachelor of Science (Bsc) tergantung pada
bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa/i tersebut.
Jika mahasiswa/i tersebut berminat
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (ke jenjang
pascasarjana), maka ia perlu belajar lagi selama 1 (satu) tahun. Jenjang ini
dikenal sebagai HonoursLevel, dan gelar yang diperolehnya akan menjadi
BA (Hons) atau Bsc (Hons) sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
Tingkat kelulusan di jenjang Honours ini
sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan sang mahasiswa di jenjang
pascasarjana.
Banyak universitas di Australia
menerima mahasiswa/mahasiswi untuk program S3 (Doktor) langsung dari jenjang Honours, jika ia mendapatkan Honours peringkat
I atau II-A. Tetapi jika mahasiswa/i tersebut mendapat peringkat II-B, ia
diharuskan menempuh jenjang S2 (Masters) terlebih dahulu. Sekarang,
universitas di Australia cenderung menganjurkan para mahasiswa/mahasiswi pascasarjana untuk menempuh
jenjang S2 terlebih dahulu sebelum menempuh jenjang S3. Jika kemajuan yang
dicapai oleh sang mahasiswa/mahasiswi tersebut sangat baik pada tahap-tahap akhir di jenjang S2, maka ia
diperkenankan untuk mengalihkan programnya ke jenjang S3. Bagi mahasiswa yang
mendapat peringkat Honours III, ia tidak diperkenankan
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lama pendidikan untuk jenjang S2
adalah 1 sampai 2.5 tahun, sedangkan untuk jenjang S3 diperlukan waktu 3 sampai
3.5 tahun.
Pendidikan tingkat S2 dapat
dilakukan melalui tiga metoda, yaitu dengan mengikuti perkuliahan saja (dikenal
sebagai Masters by Coursework) yang memerlukan waktu antara 12 - 18
bulan; atau melalui penelitian (Masters by Research) yang memerlukan
waktu antara 1.5 - 2.5 tahun; atau kombinasi dari keduanya (Masters by
Coursework & Research) yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Sering
calon mahasiswa/i pasca dari negara lain yang tidak mengenal sistem pendidikan
di Australia agak bingung jika ditanya dengan cara apa ia akan menempuh jenjang
S2nya. Jika calon mahasiswa/i S2 tersebut di kemudian hari bermaksud untuk
mengambil program S3, maka sang calon sangatdianjurkan untuk mengambil
program Masters by Research atau Masters by Coursework
and Research.
Perguruan tinggi di Australia tidak
mau menerima mahasiswa program S3 jika orang tersebut memperoleh Masters by Coursework. Dasar pertimbangannya adalah karena semua program S3 di
Australia ditempuh melalui penelitian (by Research). Sistem ini berbeda
dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat misalnya, dimana sebagian dari
program S3 di Amerika harus mengikuti perkuliahan.
G. Pengembangan pendidik
dan tenaga kependidikan
1. Syarat Guru di Australia
Syarat guru untuk mengajar di Australia
ditentukan oleh setiap Negara bagian dan teritori Australia. Standar
qualifikasi antarnegara bagian dan teritori tersebut berbeda satu dengan yang
lainnya. Meski demikian, kesamaannya adalah setiap guru harus memiliki
sertifikat mengajar. Untuk mendapatkan sertifikat mengajar, calon
guru di Australia harus menempuh pendidikan tertentu. Bila calon guru belum
menyelesaikan jenjang S1, maka ia harus mendaftar di S1 jurusan pendidikan (Bachelor of Education) yang berlangsung
selama 4 tahun. Namun, bila calon guru sudah menyelesaikan jenjang S1 di luar
jurusan pendidikan, maka calon guru tersebut harus mengikuti beberapa program, seperti Bachelor of Education (graduate entry) - 1.5-2 years, Graduate Diploma of Education - 1 year
(equivalent to a teacher certificate
program) dan Masters
of Teaching - 1.5 years Setiap
program tersebut tersedia untuk pembelajaran di tingkat primary ataupun secondary.
2. Peningkatan
Profesionalitas Guru
Guru adalah ujung tombak dari pendidikan yang
berlangsung di dalam kelas. Seiring dengan kemajuan teknologi serta
perkembangan pengetahuan, profesionalitasan guru pun harus ditingkatkan.
Berbagai program dilakukan untuk meningkatkan profesionalitasan guru di
Australian. Salah satu program yang dilakukan oleh ALTC (Australian Learning
and Teaching Council) adalah Teaching Preparations Programs (TPPs)
yang ditujukan untuk guru. Program ini telah mulai dilakukan di 39 universitas.
3. Organisasi Guru
Organisasi
untuk guru-guru di Australia disebut dengan the Australian Teacher Education Assosiation (ATEA). Misi dari ATEA adalah untuk
mempromosikan:
a) Pra-pelayanan serta melanjutkan
pendidikan untuk semua guru dalam segala bentuk dan konteks
b) Pendidikan guru sebagai
sentral dalam pendidikan bangsa
c) Penelitian untuk pendidikan guru sebagai upaya inti.
H. Pembiayaan Pendidikan
Fungsi
pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber sisa pendanaan.
Secara konstitusional pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah
negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan
tanggung jawab yang bersifat amalgam yaitu gabungan dari berbagai sumber dana. Negara bagian punya tanggung
jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah negeri,
dan TAFE, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk
prasekolah swasta (Taman Kanak-kanak). Pemerintah Commonwealth punya
tanggung jawab penuh atas pembiayaan universitas dan isntitusi CAE dan
memberikan dana-dana tambahan
bagi pendidikan prasekolah, sekolah negeru dan serta TAFE.
Mahasiswa
purna waktu tingkat Sarjana Muda (Stata-1) berhak mendapatkan bantuan biaya hidup. Sepertiga dari mahasiswa
menerima bantuan ini. Sedangkan mahasiswa pascasarjana purna waktu berhak mendapatkan bantuan (award)
yang sifatnya kompetitif yang jumlahnya A$6,900 per tahun ditambah bantuan
tanggungan. Bantuan ini mencapai 30% dari mahasiswa pascasarjana yang berhak
menerima.
Bantuan
keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purna waktu diberikan kepada siswa
yang berusia di bawah 19 tahun denga harapan agar mereka mampu menyeesaikan
pendidikan sekolah menengahnya. Besar bantuan maksimal per tahun adalah A$1000
dan siswa dari keluarga berekonomi lemah mendapat bantuan ini.
DAFTAR PUSTAKA
Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan
Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk
Agung
Bandung.